110 Ribu Pekerja di Kota Pekalongan Belum Punya Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Mahasiswa KKN

Pekalonganinfo – Sebanyak 110.403 pekerja di Kota Pekalongan hingga kini belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Angka itu setara 68,2 persen dari total 161.875 pekerja yang masuk cakupan potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekalongan. Data tersebut diungkapkan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, di sela peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekalongan, Jumat (4/9/2026). Per 31 Agustus 2026, baru 51.472 pekerja atau sekitar 31,8 persen yang sudah terdaftar sebagai peserta. "Momentum Hari Pelanggan Nasional ini menjadi penegas komitmen kami untuk memastikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan semakin baik," kata Agung.

Fokus ke Pekerja Informal

Mengusung tema "Think Customer", Agung menyebut Harpelnas jadi pengingat untuk terus memahami kebutuhan peserta. Komitmen itu dijalankan lewat tiga prinsip: melayani, melindungi, dan memberdayakan. Selain membenahi mutu layanan, perluasan kepesertaan diarahkan ke sektor pekerja informal yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan telah menyalurkan klaim sebesar Rp46,2 miliar kepada 4.637 pekerja. Manfaat tersebut mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan beasiswa. "Harapannya, makin banyak pekerja dan keluarga yang dapat merasakan manfaat nyata dari jaminan sosial ketenagakerjaan ini," ujarnya.

Mahasiswa KKN Jadi Agen Edukasi

Sebagai langkah memperluas cakupan, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pekalongan. Kartu kepesertaan diserahkan kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang sekaligus didorong menjadi agen edukasi jaminan sosial di masyarakat. Selain terlindungi selama KKN atau magang, para mahasiswa juga dibekali peran untuk mengedukasi warga dan membantu memproses pendaftaran bagi yang berminat menjadi peserta. "Mahasiswa bertindak sebagai agen edukasi di lapangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya jaminan sosial," jelas Agung. Menurutnya, model ini efektif menjangkau masyarakat awam dan berpeluang direplikasi secara nasional.

Pemkot: Anggaran Terbatas, Buka Sinergi dengan Baznas

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menyambut baik langkah tersebut. Ia memastikan Pemkot Pekalongan terus mendukung perluasan cakupan penerima manfaat, karena jaminan sosial sangat vital saat pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Nur mencontohkan seorang ahli waris yang terharu saat menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta dari kepesertaan yang dibiayai APBD. "Penerima tidak menyangka bisa mendapat bantuan tersebut. Kehadiran Pemkot Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan terbukti dapat meringankan beban ekonomi keluarga pekerja," kata Nur. Meski begitu, ia mengakui kapasitas fiskal daerah terbatas. Karena itu, Pemkot membuka peluang sinergi pendanaan dengan pihak lain, termasuk Baznas. Nur juga mengapresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA). Lewat program ini, keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima santunan, tetapi juga dibina berwirausaha agar mandiri secara ekonomi. "BPJS Ketenagakerjaan tidak berhenti pada pemberian uang santunan, tetapi juga membina penerima manfaat untuk mulai berwirausaha," ujarnya.

Warga Puas dengan Layanan

Kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pekalongan juga dirasakan langsung oleh warga. Apriliani, warga Kelurahan Kraton, yang datang mengurus administrasi kepesertaan karyawannya, mengaku puas. "Pelayanannya bagus, cepat, dan informatif," katanya, seraya berharap kualitas layanan tersebut terus dipertahankan.

Sumber: Pekalonganinfo