Bukan Mata Pelajaran Baru, Materi Perkoperasian Segera Masuk Kurikulum Sekolah di Pekalongan

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menyatakan siap mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam pembelajaran di sekolah mulai tahun ajaran 2026/2027.

Berbeda dengan mata pelajaran baru, materi perkoperasian akan diinsersikan atau disisipkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, yakni Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk jenjang SMP dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) untuk jenjang SD.

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Kurnia Hasanah, mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai tidak hanya menambah wawasan siswa mengenai koperasi, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter.

“Insersi pendidikan perkoperasian ini didasari pada nilai Pancasila, khususnya sila kelima, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kami menyambut baik karena selain menambah pengetahuan, ini juga menjadi sarana pendidikan karakter seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, dan demokratis,” ujar Kurnia, Selasa (4/8).

Ia menjelaskan, materi koperasi akan dimasukkan ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) masing-masing sekolah dan diterapkan melalui mata pelajaran yang memiliki keterkaitan.

Untuk jenjang SD, materi akan diberikan kepada siswa kelas IV melalui pengenalan dasar koperasi, kemudian berlanjut di kelas V dengan pembahasan koperasi dalam kehidupan sehari-hari, serta nilai dan prinsip koperasi di kelas VI.

Sementara itu, di jenjang SMP, siswa kelas VII akan mempelajari konsep dasar perkoperasian, kelas VIII tentang struktur dan jenis koperasi, sedangkan kelas IX mempelajari koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

“Kami sudah berkolaborasi dengan MGMP IPS. Nantinya sekolah akan kami imbau memasukkan materi ini ke dalam Kurikulum Satuan Pendidikan, kemudian guru mengimplementasikannya melalui pembelajaran,” jelasnya.

Menurut Kurnia, penerapan materi tersebut tidak berhenti pada teori. Dinas Pendidikan juga mendorong sekolah menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual melalui praktik sederhana maupun simulasi koperasi.

Guru diharapkan mampu menyusun modul pembelajaran, melibatkan siswa dalam kerja kelompok, hingga membangun kolaborasi dengan lingkungan sekitar agar peserta didik dapat memahami konsep koperasi secara langsung.

“Harapannya nanti tidak hanya pengetahuan saja, tetapi bisa sampai praktik. Mungkin melalui simulasi koperasi terlebih dahulu sehingga anak-anak memahami bagaimana proses pengelolaan koperasi,” katanya.

Ia mengakui, saat ini sebagian besar sekolah di Kota Pekalongan belum memiliki koperasi siswa yang berjalan sebagaimana koperasi pada umumnya. Selama ini, koperasi yang aktif lebih banyak berupa koperasi guru dengan sistem simpan pinjam, sedangkan koperasi siswa umumnya masih berbentuk toko sekolah atau kantin.

Karena itu, pada tahap awal implementasi kebijakan ini, sekolah didorong untuk menerapkan simulasi koperasi sebelum nantinya dikembangkan lebih jauh sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

Kurnia menambahkan, penerapan materi perkoperasian juga akan dievaluasi secara bertahap. Dinas Pendidikan akan membandingkan pelaksanaan di setiap sekolah untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan secara lebih luas.

“Kalau nanti ada sekolah yang pelaksanaannya bagus, tentu bisa menjadi praktik baik untuk sekolah lainnya. Jadi pelaksanaannya akan terus dievaluasi dan disempurnakan,” ungkapnya.

Selain mengenalkan konsep koperasi, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan siswa sejak dini serta menumbuhkan budaya gotong royong dan kerja sama sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.