Satu Suara Sepakati Pembangunan Sistem Pengendali Banjir dan Rob Kota Pekalongan
Kota Pekalongan - Banjir menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh segenap pemangku kepentingan tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan banjir terjadi bai
PEKALONGAN — Kota Pekalongan - Banjir menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh segenap pemangku kepentingan tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan banjir terjadi baik akibat oleh curah hujan tinggi juga akibat naiknya air laut ke daratan (rob). Selain perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik, terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) ditengarai menjadi penyebab rob terjadi kian parah. Oleh karena itu, penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus dikoordinasikan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan, DPRD, Forkopimda hingga warga Kota Pekalongan yang terdampak banjir dan rob.
Untuk menghasilkan program yang komprehensif,seluruh pihak harus bersama-sama mengawal dan menyeriusi upaya pembangunan penanganan banjir dan rob tersebut. Hal ini disampaikan oleh Walikota Pekalongan,HA Afzan Arslan Djunaid,SE saat kegiatan Sosialisasi kepada tokoh masyarakat terkait Rencana Pembangunan Pengendali Banjir dan Rob Sistem Kali Lodji-Banger,bertempat di Rumah Dinas Walikota Pekalongan (Guest House),Selasa malam(5/10/2021).
Seperti diketahui,Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana akan membantu penanganan banjir rob di Kota Pekalongan, dengan menggelontor anggaran Rp1,24 Triliun. Proyek tersebut akan dikerjakan tahun ini hingga 2023.
"Penanganan banjir dan rob ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Pekalongan khususnya warga yang tinggal di wilayah Pekalongan Utara yang terdampak banjir dan rob selama hampir 12 tahun ini. Alhamdulillah anggaran dari Pemerintah Pusat sudah turun sebesar 1.24 Triliun untuk penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan dan kontrak kerja sudah ditandatangani sehingga proses pekerjaan fisik sudah bisa dimulai,"tegas Aaf,sapaan akrabnya.
Iklan
Menurutnya,kendala dalam pelaksanaan memang terkadang ada desas-desus warga yang setuju atau tidak itu lumrah terjadi, karena setiap pekerjaan dan setiap ada perubahan pasti ada pro dan kontra. Namun pihaknya menegaskan, eksekutif dan legislatif akan berupaya meminimalkan dampak yang kurang menguntungkan di tengah masyarakat,dengan pertimbangan bahwa, pembangunan penanganan banjir rob Lodji-Banger ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Pekalongan, terutama mereka yang selama ini terdampak banjir dan rob.
"Alhamdulillah Pemkot,DPRD, Forkopimda sudah sepakat untuk satu suara mendukung pembangunan penanganan banjir dan rob,namun di lapangan memang masih ada kendala dimana,beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab mempermasalahkan. Pihak-pihak yang tidak terdampak langsung tetapi justru mereka yang membuat gaduh keributan, sementara untuk warga yang terdampak langsung justru senang adanya pembangunan sistem pengendali banjir dan rob," tutur Aaf.
Aaf menyebutkan,awal pembangunan sistem pengendali banjir rob di wilayah Krapyak,Kecamatan Pekalongan Utara sudah terlaksana,sehingga membuat di wilayah itu sudah aman dari rob. Sementara, di wilayah seperti Bugisan,Panjang Baru,Kandan Panjang, Panjang Wetan belum selesai, sehingga dengan adanya proyek penanganan banjir dan rob yang sudah mulai digarap di Bulan Oktober ini bisa segera dieksekusi wilayah-wilayah tersebut.
"Harapan kita,karena kita sudah satu suara,ayo kita kawal bersama untuk mendukung kesuksesan proyek pembangunan banjir dan rob ini. Alhamdulillah Kota Pekalongan mendapatkan keberkahan dikucurkannya dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.2 Triliun,kalau ini sampai tidak didukung bersama,kepercayaan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terhadap Kota Pekalongan akan hilang. Ini semuanya untuk kepentingan masyarakat Kota Pekalongan khususnya warga yang sudah hampir 12 tahun terdampak banjir dan rob,"harap Aaf.
Iklan
