Kota Pekalongan – Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan menghelat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang DBHCHT di Aula Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Senin malam (29/8/2022).
Kepala Satpol P3KP melalui Kepala Bidang Penegakan Perda, Eko Kristijanto SH mengungkapkan bahwa tujuan sosialisasi ini ini untuk memperkecil peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. “Kota Pekalongan menjadi lokasi transit mobil-mobil muatan, para sopir banyak yang beristirahat di sini, jadi indikasi bocornya pendistribusian rokok ilegal dimungkinkan ada,” terang Eko.
Dikatakan Eko, beberapa kelurahan di Kota Pekalongan menjadi sasaran sosialisasi ini, Harapannya agar masyarakat terus mendukung pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan. “Semoga para penghasil tembakau tetap bisa menjual tembakau dengan lancar tetapi tidak menjual atau memproduksi rokok ilegal,” ujar Eko.
Sementara itu, Pelaksana Pemeriksa Kantor Perwakilan Bea Cukai (KPBC) Tegal, Anggit Perdana Kusuma menerangkan, dampak dari rokok ilegal ini ada empat yakni penerimaan negara berkurang sehingga DBHCHT pun juga berkurang. Kemudian Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjual rokok legal dapat merugi karena kalah dengan rokok ilegal.
“Yang ketiga takaran nikotin rokok ilegal yang tidak jelas, rokok legal saja taglinenya saja membunuh apalagi yang legal. Selanjutnya peredaran rokok ilegal ini berpengaruh terhadap prevalensi anak yang merokok. Nantinya anak SD yang merokok akan bertambah banyak karena harga rokok dapat dijangkau dengan uang saku mereka,” jelas Anggit.
Harga rokok ilegal dikatakan Anggit yakni satu bungkus seharga Rp7 ribu sampai Rp15 ribu sedangkan yang Rp30 ribu. Akibatnya anak akan mudah mejangkau rokok ilegal. “Setelah sosialisasi ini harapannya para tokoh masyarakat turut menekankan ke para penjual untuk tak menjual rokok ilegal,” pungkas Anggit.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
