Kota Pekalongan – Dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pengarusutamaan gender (PUG), Pemerintah Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) setempat menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender dengan menggelar rapat koordinasi kelompok kerja pengarusutamaan gender bertempat di ruang jetayu sekretariat daerah, Selasa (7/6/2022).
Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo mengungkapkan sasaran utama dalam penyusunan perencanaan tersebut yakni perangkat daerah yang nantinya akan mengawal dan mensinkronkan program tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Selain melibatkan perwakilan tiap perangkat daerah melalui kepala OPD , pihaknya juga melibatkan organisasi perempuan yang ada di kota Pekalongan karena dinilai memiliki potensi besar menjadi motor penggerak untuk mendukung pembangunan yang responsif gender.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri maka kita juga mengundang dari luar OPD seperti organisasi perempuan, organisasi perempuan keagamaan, termasuk instansi vertikal dalam rangka untuk memperkaya inventarisasi atas kebutuhan dan permasalahan yang ada di kota Pekalongan terkait masalah gender,” katanya.
Cayekti mengatakan hal ini dilaksanakan, agar pihaknya memperoleh masukan terkait kebutuhan dan informasi permasalahan-permasalah yang berhubungan dengan gender khususnya di kota Pekalongan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan penganggaran daerah yang responsif gender dan terkonstruksi. Selain itu, melalui kegiatan ini ia berharap dapat meningkatkan kemampuan anggota kelompok kerja PUG dalam mengenali isu gender dan menyebarluaskan informasi tentang konsep gender.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri maka kita juga mengundang dari luar OPD seperti organisasi perempuan, organisasi perempuan keagamaan, termasuk instansi vertikal dalam rangka untuk memperkaya inventarisasi atas kebutuhan dan permasalahan yang ada di kota Pekalongan terkait masalah gender
Sementara itu, hadir sebagai narasumber, ketua TP PKK Kota Pekalongan menjelaskan peran serta kader PKK di tingkat kecamatan hingga kelurahan sangat dibutuhkan di berbagai lini sektor, tidak hanya terlibat dalam kepemerintahan saja namun juga di masyarakat. Disampaikan Inggit, salah satu gerakan dukungan PKK terkait PUG dilaksanakan melalui program unggulan PKK yakni ketahanan keluarga.
Lebih lanjut, Inggit menuturkan saat ini kelompok perempuan, anak, lansia, disabilitas, kelompok rentan maupun kelompok marginal masih banyak yang belum memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Kebijakannya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing dari perempuan itu sendiri, jadi tidak bisa disamakan begitu saja, jadi perempuan terutama anak dan difabel ini harus lebih diperhatikan, tidak hanya untuk secara umum, harus diperhatikan,” tandasnya.
Sehingga ia berharap, konsep gender perlu dipahami bersama, tidak hanya secara konsep saja namun harus direncanakan, dilaksanakan dan perlu diadakan evaluasi sebagai tahap lanjutan.
(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)
